Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pendapatan tahunan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya. 

THR bertujuan membantu karyawan dalam memenuhi kebutuhan tambahan saat hari besar, baik untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga. Namun, sebagai penghasilan tambahan, THR juga tidak terlepas dari kewajiban pajak thr. 

Pajak atas THR ini penting untuk dipahami agar perusahaan dan karyawan sama-sama mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Dengan pemahaman yang tepat, perusahaan dapat memastikan memenuhi kewajiban pajak secara akurat, sekaligus menjaga kesejahteraan karyawan.

Definisi Pajak THR dan Bagaimana Ketentuannya?

Pajak Tunjangan hari raya adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada THR yang diterima karyawan. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, THR termasuk dalam kategori penghasilan karyawan, sehingga menjadi objek pajak penghasilan. 

Ketentuan ini berlaku baik bagi karyawan sektor swasta maupun pegawai negeri, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapannya. 

Secara sederhana, pajak hari raya diatur oleh pemerintah agar perusahaan tidak hanya memberikan hak kepada karyawan dalam bentuk tunjangan, tetapi juga memenuhi kewajiban perpajakan atas tunjangan tersebut.

Definisi Pajak THR Menurut Peraturan Pajak

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah penghargaan yang di bayarkan perusahaan kepada karyawan atas kerja keras mereka selama setahun, khususnya menjelang hari raya keagamaan.

Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, THR termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas penghasilan karyawan termasuk THR diatur dalam ketentuan PPh Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas semua jenis penghasilan yang diterima oleh karyawan, termasuk gaji, tunjangan, bonus karyawan, dan Tunjangan Hari Raya.

Siapa yang Wajib Membayar Pajak THR?

Pajak hari raya berlaku bagi semua karyawan yang menerima tunjangan ini, baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. 

Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang menjadi pemberi THR memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas THR sebelum diserahkan kepada karyawan. 

Pemotongan ini dilakukan berdasarkan pendapatan tahunan karyawan dan mengikuti ketentuan tarif pajak progresif yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Aturan Dasar Pajak THR Berdasarkan Undang-Undang Pajak

 

Tunjangan Hari Raya (THR) di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan, khususnya terkait dengan pemotongan pajak penghasilan (PPh) bagi karyawan.

Berikut adalah beberapa aturan dasar pajak mengenai THR berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku:

• Dasar Hukum Pajak untuk THR di Indonesia

Dasar hukum pemotongan pajak atas THR mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya pada Pasal 21 yang mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan untuk karyawan. 

Sesuai dengan aturan tersebut, THR termasuk dalam objek PPh Pasal 21, karena merupakan tambahan penghasilan yang diterima karyawan.

Perusahaan setelah diwajibkan untuk menghitung dan memotong pajak atas THR secara langsung, sehingga karyawan menerima THR dalam jumlah bersih dipotong pajak.

• Tarif Pajak Penghasilan atas THR

Tarif pajak atas THR didasarkan pada tarif pajak penghasilan pribadi yang berlaku progresif. Semakin tinggi pendapatan tahunan karyawan, maka semakin besar pula persentase tarif pajaknya. 

Untuk memudahkannya, berikut adalah rentang tarif pajak progresif di Indonesia:

• Penghasilan hingga Rp50 juta: 5%
• Penghasilan antara Rp50 juta hingga Rp250 juta: 15%
• Penghasilan antara Rp250 juta hingga Rp500 juta: 25%
• Penghasilan di atas Rp500 juta: 30%

Tarif ini berlaku untuk akumulasi penghasilan tahunan, termasuk THR, sehingga penghitungan pajak hari raya harus digabungkan dengan penghasilan karyawan lainnya dalam satu tahun.

Perbedaan Pajak Hari Raya di Sektor Swasta dan Pemerintah

Terdapat perbedaan ketentuan untuk pajak hari raya antara sektor swasta dan pemerintah. Pada sektor swasta, THR pajak dihitung berdasarkan pendapatan tahunan karyawan termasuk THR, dan besarnya pemotongannya bergantung pada tarif pajak progresif yang telah dijelaskan. 

Di sisi lain, untuk pegawai pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN), pajak hari raya juga dipotong sesuai dengan ketentuan tarif progresif, tetapi terdapat izin pajak yang bisa menyesuaikan besaran pajak yang dipotong.

Cara Menghitung Pajak THR dengan Tepat

Perhitungan THR dengan tepat haru melalui beberapa cara, diantaranya:

• Langkah-Langkah Menghitung Pajak Hari Raya

Perusahaan perlu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Seperti menyesuaikan tarif pajak dengan penghasilan karyawan. Berikut langkah-langkahnya:

• Jumlahkan semua komponen penghasilan karyawan selama setahun, termasuk THR.
• Menentukan lapisan tarif pajak berdasarkan total pendapatan tahunan, sesuaikan dengan lapisan tarif pajak progresif.
• Kalikan THR dengan tarif pajak yang sesuai berdasarkan penghasilan tahunan terakumulasi karyawan.

• Komponen THR yang Dikenakan Pajak

Pajak hari raya dikenakan pada seluruh komponen THR yang diterima karyawan tanpa diturunkan. Hal ini berarti berapapun besarnya THR, seluruhnya akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku. 

Pemotongan ini memastikan bahwa THR termasuk dalam pendapatan pajak dan mendukung keadilan dalam perpajakan.

• Contoh Perhitungan Pajak Hari Raya untuk Karyawan dengan Tarif Pajak Berbeda

Misalnya, seorang karyawan memiliki penghasilan tahunan Rp100 juta dan menerima THR sebesar Rp10 juta. Berdasarkan tarif progresif, berikut adalah cara perhitungannya:

• Total penghasilan tahunan = Rp100 juta + Rp10 juta = Rp110 juta.
• Tarif pajak progresif untuk penghasilan Rp 110 juta adalah 15%.
• Pajak = THR x tarif pajak = Rp10 juta x 15% = Rp1,5 juta. Sehingga, karyawan tersebut akan menerima THR bersih sebesar Rp8,5 juta setelah dipotong pajak sebesar Rp1,5 juta.

Kapan dan Bagaimana Pajak untuk THR Dibayarkan?

 

Pajak Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan, termasuk THR itu sendiri.

Berikut adalah penjelasan mengenai kapan dan bagaimana pajak hari raya disediakan.

• Waktu Pembayaran Pajak Hari Raya dan Mekanismenya

Pajak hari raya harus dibayarkan sebelum atau bersamaan dengan pemberian THR kepada karyawan. 

Biasanya, THR diberikan satu minggu sebelum hari raya tiba, sehingga perusahaan harus menyiapkan pemotongan pajak hari raya dan melakukan pelaporan PPh Pasal 21 pada masa tersebut. 

Mekanisme pembayaran pajak hari raya sama seperti pelaporan PPh lainnya, yaitu dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 setiap bulan.

Tantangan dan Kesalahan yang Harus Dihindari dalam Mengelola Pajak untuk THR

Pengelolaan Pajak Tunjangan Hari Raya (THR) adalah aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. 

Namun, ada beberapa tantangan dan kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan pajak hari raya yang dapat berdampak negatif baik bagi perusahaan maupun karyawan. 

Berikut adalah beberapa tantangan umum yang dihadapi serta kesalahan yang harus dihindari:

• Kesalahan dalam Menghitung atau Melaporkan Pajak untuk THR

Salah satu kesalahan umum adalah penghitungan pajak hari raya yang tidak menghitung pendapatan tahunan secara akurat, sehingga menyebabkan kekeliruan pada tarif pajak yang digunakan. Selain itu, ada beberapa kesalahan lain dalam perhitungan pajak, diantaranya:

• Tidak memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak
• Menggunakan tarif pajak yang salah
• Menghitung THR secara brutal
• Laporan yang lengkap dan tidak akurat

Itulah beberapa kesalahan yang terjadi saat melakukan perhitungan pajak. Dengan memahaminya, Anda dapat lebih berhati-hati lagi

Permudah Pembayaran Gaji dan Pajak untuk THR dengan Payroll Service dari Abhitech

Menghitung dan melaporkan pajak hari raya dengan tepat dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak karyawan. 

Payroll Service dari Abhitech menawarkan solusi praktis untuk memastikan pengelolaan pembayaran gaji, termasuk THR dan pajaknya, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

Dengan layanan ini, perusahaan dapat mengotomatisasi perhitungan pajak PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawan, mengurangi potensi kesalahan manual, dan menjamin pelaporan pajak yang tepat waktu.

Hubungi Kami untuk Dukungan Profesional

Hubungi Abhitech

Payroll Service dari Abhitech juga menyediakan dukungan ahli pajak yang siap membantu perusahaan mematuhi peraturan perpajakan terbaru.

Memahami ketentuan THR pajak dan cara penghitungannya dengan tepat merupakan langkah penting bagi perusahaan dan karyawan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dengan pemotongan dan pelaporan pajak yang benar, perusahaan dapat terhindar dari masalah hukum dan sanksi administratif. 

Untuk mempermudah proses ini, Payroll Service dari Abhitech menjadi solusi ideal dalam mengelola perhitungan gaji dan pajak THR, secara otomatis dan terpercaya. 

Pastikan perusahaan Anda menggunakan layanan Payroll dari Abhitech untuk mendukung pengelolaan pajak yang efisien dan mematuhi regulasi yang berlaku.