Surat Peringatan (SP) adalah bentuk komunikasi tertulis yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau atasan kepada karyawan sebagai tindakan disiplin atau peringatan terhadap perilaku atau pelanggaran tertentu.

Tujuan dari surat peringatan adalah memberikan teguran atau peringatan resmi kepada karyawan yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perusahaan atau norma-norma perilaku yang berlaku.

 

Baca juga: Perhitungan Uang Pesangon PHK Terbaru [Free Kalkulator Hitungan PHK!]

 

Surat peringatan biasanya diberikan sebagai langkah awal dalam proses penegakan disiplin di tempat kerja. Surat ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

  • Memberikan Peringatan: Surat peringatan bertujuan memberikan peringatan kepada karyawan agar tidak mengulangi perilaku atau tindakan yang melanggar peraturan atau norma-norma di tempat kerja.
  • Dokumentasi: Surat peringatan juga berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan sebagai respon terhadap pelanggaran tersebut.
  • Langkah Awal dalam Proses Disiplin: Surat peringatan sering menjadi langkah awal dalam proses penegakan disiplin di tempat kerja. Jika perilaku karyawan tidak membaik setelah menerima surat peringatan, tindakan lebih lanjut seperti pemberian surat peringatan kedua atau pemecatan dapat diambil.

Isi dari surat peringatan biasanya mencakup:

Temukan artikel menarik seputar People Management Abhitech!
  • Penyebutan tindakan atau perilaku yang melanggar.
  • Pengingat mengenai peraturan atau norma-norma perilaku yang berlaku di perusahaan.
  • Permintaan untuk memperbaiki perilaku atau tindakan.
  • Penjelasan tentang konsekuensi yang akan dihadapi jika perilaku tersebut terus dilanjutkan.

 

Hubungi Kami untuk Dukungan Profesional

Baca juga: Cara Hitung Potongan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan 2023

 

Penting untuk mengikuti prosedur yang benar dan adil dalam pemberian surat peringatan. Selalu pastikan bahwa surat peringatan diberikan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perusahaan, serta berdasarkan bukti atau fakta yang jelas terkait pelanggaran yang dilakukan.